Kecurangan Haji dan Umroh

Membenahi Sistem E-Hajj 2016 atau Menggodok Persiapan Otoritas Penyelenggara Haji Indonesia?

Musim haji tahun 2015 lalu, publik dikejutkan oleh berita tertundanya keberangkatan ratusan calon jemaah haji reguler karena masalah visa. Kementerian Agama cenderung melempar kesalahan pada sistem e-hajj yang baru diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Benarkah sistem e-hajj serumit itu? Lalu, bagaimana persiapan otoritas penyelenggara haji Indonesia dalam menerapkan e-hajj 2016 agar masalah yang sama tidak terulang lagi?

Apa Itu E-hajj?

E-hajj adalah sistem informasi yang mengelola hal-hal teknis menyangkut persiapan haji dan umroh. Sistem tersebut terintegrasi dengan negara-negara lainnya. Tujuannya yakni memberikan transparansi atas penyelenggaraan haji dan umroh, sehingga tidak akan ada oknum-oknum nakal yang memberikan visa haji tanpa prosedur yang benar.

Penyelenggara haji harus mengisi kolom-kolom yang tersedia dalam sistem. Pertanyaan dalam kolom-kolom tersebut meliputi data-data kelengkapan calon jemaah haji, seperti nama, nomor paspor, dan visa haji. Pertanyaan lainnya seputar persiapan teknis, mulai dari maskapai penerbangan, hotel di Makkah dan Madinah, transportasi darat, katering, asuransi, dan layanan selama berada di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.

Persiapan Haji

Jamaah Haji Indonesia

Carut-marut Penerapan E-hajj 2015

Sudah bukan rahasia umum lagi kalau masalah-masalah teknis sering mengiringi keberangkatan calon jemaah haji Indonesia. Jumlah jemaah yang sangat banyak dibandingkan negara-negara lainnya membutuhkan pengelolaan yang ekstra teliti dan terkoordinasi. Pada tahun 2015 saja, kuota haji mencapai 155.200 orang.

Tugas Kementerian Agama bertambah ketika harus mengintegrasikanĀ  dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Siskohat merupakan program yang dijalankan Kementerian Agama.

Seharusnya, tidak ada alasan untuk tidak mampu menyesuaikan e-hajj dan siskohat. Pihak Arab Saudi telah memberikan sosialisasi sejak tahun 2014, serta mengintegrasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Melihat dari upaya pemerintah Arab Saudi untuk mengenalkan sistem e-hajj, pemerintah Indonesia lah yang sebenarnya kurang persiapan. Hal itu diamini oleh KH. Hafidz Taftazani, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umroh. Dilansir dari Antara News, Hafidz mengungkapkan keprihatinannya atas carut-marutnya penerapan sistem tersebut.

Memang, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengakses e-hajj. Penyelenggara harus membayar uang jaminan dulu pada hotel dan penyedia akomodasi. Tindakan tersebut memakan waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam mengurus visa.

Menurut Hafidz, hal tersebut dapat diantisipasi jika pemerintah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Lanjutnya, keterlambatan visa bukan karena penerapan sistem, melainkan kurangnya persiapan dari penyelenggara haji.

Keterlambatan visa bukan karena penerapan sistem, melainkan kurangnya persiapan dari penyelenggara haji

Baca juga:

Perlengkapan Haji

Perjalanan Haji

Sistem E-Hajj 2016 dan Persiapan Kementerian Agama

Apakah sistem e-hajj yang harus dibenahi untuk memudahkan persiapan penyelenggara haji, atau penyelenggara haji yang harus melakukan persiapan secara maksimal agar dapat menangani sistem seperti apa pun?

Sinergisme peningkatan kedua aspek itulah yang mampu memberikan hasil terbaik. Dilansir dari Haji Kemenag, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Abdul Djamil, didampingi Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham, melakukan konsolidasi dengan penanggung jawab sistem e-hajj Kementerian Haji Arab Saudi, Eng Basil Abdul Zulaeā€™i.

Pada pertemuan yang bertempat di kantor Kementerian Haji Jeddah itu (17/03/2016), Abdul Jamil memberikan saran untuk menyempurnakan sistem e-hajj.

Pertama, mempercepat proses pembatalan atau ganti visa sehingga tidak memengaruhi jadwal keberangkatan jemaah. Tahun lalu, dibutuhkan waktu sampai lima hari untuk memproses pembatalan visa. Kedua, permohonan untuk dilakukan integrasi Siskohat dengan sistem e-hajj. Ketiga, memperbaiki pembuatan paket pelayanan agar memudahkan penerbitan visa.

Keempat, menjadikan sistem e-hajj sebagai sumber data seluruh instansi Arab Saudi, sehingga meminimalkan perbedaan data. Kelima, memohon agar sistem e-hajj lebih disempurnakan lagi untuk memaksimalkan penggunaan kuota.

Sementara itu, Eng Basil menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan pelatihan kembali untuk delegasi dari kantor urusan haji. Hal tersebut berguna mematangkan persiapan penerapan e-hajj 2016.

Rukun Haji dan Umroh

Tata Cara Haji

Pada dasarnya, pemerintah Arab Saudi ingin mempermudah persiapan teknis ibadah haji dan memberikan transparansi dengan sarana teknologi, bukannya mempersulit. Semoga sistem e-hajj 2016 dapat ditingkatkan secara maksimal. Begitu pula dengan otoritas penyelenggara haji Indonesia. Kesalahan tahun lalu cukup dijadikan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3 Comments

Tinggalkan Balasan