Travel Umroh Jakarta yang Bagus

Bagaimana Hukum Melakukan Haji Backpacker ke Arab Saudi?

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang diselenggarakan setahun sekali, tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Ibadah ini sangat istimewa karena dilaksanakan di Tanah Suci, tempat di mana terdapat Kakbah—disebut juga Baitullah atau rumah Allah—yang merupakan kiblat bagi umat Islam di dunia.. Keistimewaan inilah yang membuat setiap umat Islam ingin menunaikan ibadah haji. Terlebih, dari sisi syariat, hukum pelaksanaannya adalah wajib bagi yang mampu, baik dari segi fisik maupun finansial.

Naik Haji dengan Ikhlas

Hukum Haji Backpacker

Di Indonesia, urusan haji  menjadi salah satu perkara yang cukup rumit. Pasalnya, selain biayanya cukup tinggi, ibadah ini juga memiliki waktu tunggu yang lama. Setiap tahunnya, pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah calon jemaah haji dari tiap negara, dan Indonesia termasuk negara yang memiliki daftar tunggu pemberangkatan haji yang cukup panjang. Bahkan untuk bisa berangkat haji ke Tanah Suci, seorang calon jemaah bisa menunggu antara 10 sampai 14 tahun setelah mendaftar di Kementerian Agama.

Tingginya biaya dan lamanya masa tunggu menjadi pemicu munculnya haji backpacker. Adapun haji backpacker merupakan alternatif pelaksanaan ibadah haji nonkuota, yang keberangkatannya tidak melalui jalur resmi atau tidak berdasarkan undangan dari pemerintah Arab Saudi.

Untuk bisa menunaikan ibadah haji, sekelompok orang rela melakukan  berbagai cara, di antaranya adalah dengan menjadi seorang backpacker. Untuk bisa berangkat, mereka pun menggunakan visa ziarah atau wisata dari Indonesia ke Arab Saudi. Atau bisa juga dengan menggunakan visa haji dari negara dengan jumlah umat muslim yang sedikit.

kabah

Baitullah

Bagaimana sebenarnya hukum haji backpacker?

Dilihat dari sudut pandang hukum, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, haji yang dilakukan secara backpacker atau yang pelaksanaannya menggunakan visa ziarah/wisata dianggap sebagai  tindakan ilegal yang dan melawan hukum. Pemerintah Arab Saudi, melalui Kementerian Dalam Negeri, telah melarang warga Arab Saudi dan warga asing untuk pergi beribadah haji tanpa tasrih atau surat izin resmi untuk beribadah haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Kampanye “No Hajj Without Hajj Permit” pun dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi secara rutin menjelang pelaksanaan ibadah haji. Bagi yang melanggar larangan tersebut, mereka akan dikenakan hukuman berupa kurungan penjara, denda (dam), dan deportasi (khusus warga negara asing). Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Kementerian Agama, juga menekankan bahwa haji backpacker sebaiknya dihindari. Haji backpacker dianggap meiliki risiko, karena dalam keberangkatannya, status negara asal dan tujuannya tidak diketahui.

Agar pelaksanaan haji nonkuota seperti haji backpacker tidak banyak terjadi, pemerintah Indonesia pun melakukan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperketat aturan pemberian visa.

Berdasarkan undang-undang di Indonesia, Kementrian Agama adalah satu-satunya institusi resmi yang ditunjuk oleh negara sebagai penyelenggara haji. Namun demikian, Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan untuk menindak orang-orang yang berangkat dari jalur yang tidak resmi dan melanggar undang-undang haji tersebut. Untuk itu, Kementerian Agama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk lebih memperketat jalur keluar wni yang hendak berwisata atau berziarah ke Tanah Suci, khususnya di musim haji.

Selain melanggar hukum, praktik haji nonkuota juga rawan penipuan. Saat pelaksanaannya pun, biasanya jemaah haji backpacker tidak mendapat perhatian dari penyelenggara. Akibatnya, tidak sedikit jemaah haji backpacker yang hilang dari rombongan dan sulit diidentifikasi karena tidak memiliki surat ijin resmi. Menurut Kementerian Agama, beberapa jemaah haji backpacker juga kerap merepotkan, pasalnya, banyak di antara mereka yang mengambil jatah makan di tenda-tenda jemaah haji reguler.

Dengan informasi ini, diharapkan masyarakat lebih waspada dengan tawaran menggiurkan dari para penyelenggara haji backpacker. Lakukanlah cara-cara  pendaftaran yang benar dan legal sehingga ibadah haji Anda bisa dilaksanakan dengan lebih aman dan khusuk.

Lakukanlah cara-cara  pendaftaran yang benar dan legal sehingga ibadah haji Anda bisa dilaksanakan dengan lebih aman dan khusuk

Baca juga:

Mengajar Si Kecil Makna Ibadah Haji

Makna Haji dalam Islam

Fatwa Ulama tentang Haji Backpacker

Walaupun biaya yang ditetapkan cukup tinggi dan  masa tunggunya lama, namun animo masyarakat muslim Indonesia untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tetap saja tinggi. Hal ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk menyediakan  jasa layanan umrah dan haji nonkuota, yaitu tanpa harus menunggu jatah kuota dari pemerintah.

Umrah dan haji nonkuota sering disebut dengan istilah backpacker. Umumnya biaya yang dikeluarkan untuk umrah dan haji backpacker jauh lebih murah dibanding melalui jalur reguler (pemerintah).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Haji backpacker dianggap sebagai sebuah tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan hukum. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, setiap warga negara muslim yang ingin berangkat haji ke Tanah Suci haruslah memiliki  tasrih, yaitu ijin resmi untuk melaksanakan ibadah haji yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

Maraknya praktik haji backpacker ke Arab Saudi, termasuk di Indonesia, cukup merepotkan pemerintah Arab Saudi, terutama dalam kaitannya dengan jaminan keamanan dan keselamatan jemaah haji. Menjelang musim haji, pemerintah Arab Saudi pun gencar melakukan kampanye agar umat muslim melaksanakan haji secara legal. Hal senada juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, yakni dengan memperketat visa serta izin imigrasi.

ibadah haji

Ibadah Haji

Seperti halnya ibadah yang lain, melaksanakan haji haruslah dilakukan dengan benar sesuai tata cara yang dicontohkan Rasulullah. Sebenarnya, bagaimana hukum syariat tentang pelaksanaan haji backpacker ke Arab Saudi? Dari sisi syariat, melakukan ibadah haji hukumnya adalah wajib. Melaksanakannya dengan rukun dan tata cara yang benar tentunya akan mendatangkan pahala dan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Khusus untuk haji backpacker, beberapa ulama seperti Grand Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Asheikh, Syekh Sholeh Al Fauzan, dan Syekh Sulaiman Al Majid, berfatwa bahwa pergi haji tanpa tasrih hukumnya haram dan bisa mengakibatkan hajinya tidak sah.

Ijtihad ini berlandaskan pada Alquran, surat An-Nisa ayat 59, tentang perintah untuk taat kepada pemimpin umat Islam. Dalam hadis yang sahih juga dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda “Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku (yang muslim), maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku.” (HR. Al-Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835, diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Menurut Al-Sheikh, pemerintah Arab Saudi melakukan pembatasan kuota haji untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan para jemaah saat melaksanakan ibadah haji. Sebagai penyelenggara haji, pemerintah Arab Saudi ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pada jemaah dari berbagai negara yang jumlahnya banyak sekali.

Di sisi lain, sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang berada di tanah suci untuk menaati aturan dari pemerintah Arab Saudi. Al-Sheikh juga mengingatkan berbagai pihak, bahwa membantu orang lain untuk beribadah haji tanpa izin merupakan pelanggaran, karena termasuk membantu dalam perkara maksiat.

Perlengkapan Haji

Perjalanan Haji

Tujuan kita beribadah haji adalah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah (mabrur). Haji yang mabrur adalah ibadah haji yang terbebas dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu, sebaiknya para calon jemaah haji tidak tergiur dengan kemudahan-kemudahan haji backpacker ke Arab Saudi, yang sebenarnya bisa menjerumuskan pada perbuatan dosa.

 

Tinggalkan Balasan